Presiden Jokowi Instruksikan Instansi Pemerintah Gunakan Kendaraan Listrik

MOMOTRIK – Guna mempercepat penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, Presiden Joko Widodo resmi menginstruksikan semua instansi pemerintahan untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah.

Perintah tersebut sendiri dikeluarkan secara resmi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk sebagai pimpinan penerapan kebijakan tersebut. Dan aturan penggunaan kendaraan listrik tersebut ditujukan pada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, hingga Kapolri.

Tidak hanya itu, instruksi ini juga ditujukan pada para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementrian, para Pemimpin Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan juga para Bupati atau Wali Kota.

Para kepala daerah juga diinstruksikan untuk dapat memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan listrik sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Kepala daerah nantinya juga diminta untuk mengawasi dan memantau perkembangan adaptasi kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional di dalam dinasnya. Sehingga dalam waktu tiga bulan sekali, para kepala daerah tersebut harus melaporkan progresnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Nantinya, penggunaan kendaraan listrik di ranah pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan atau konversi kendaraan dinas bermasin kombusi menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Proses pengadaan kendaraan dinas listrik tersebut sendiri harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Presiden Jokowi juga memberikan arahan bahwa pendanaan untuk pengadaan kendaraan dinas listrik ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan undang-undang.

Aturan tersebut dikeluarkan sejalan dengan program percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Program tersebut memang menargetkan bahwa Indonesia dapat mencapai Zero Net Emission pada 2060 mendatang.

Penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintahan sebenarnya telah dimulai sejak tahun lalu. Beberapa kementrian dan pemerintah daerah telah mulai mengadopsi kendaraan listrik tersebut. Namun karena proses penyerapannya yang lambat, maka Presiden pun harus mengeluarkan instruksi agar proses ini dapat dipercepat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *