Standarisasi Baterai Kendaraan Listrik Tengah Disiapkan Pemerintah

MOMOTRIK – Sebagai salah satu bagian utama dari industri kendaraan listrik, baterai tentu menjadi satu aspek yang penting diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk untuk masalah standarisasi baterai agar kendaraan listrik yang dijual di Indonesia sesuai yang diharapkan.

Maka dari itu, pemerintah melalui Kementrian Perindustrian (Kemenperin) dilaporkan sedang mempersiapkan standar baterai yang sama untuk kendaraan listrik di Indonesia. Selain kualitas, standarisasi ini akan berguna untuk mempermudah adaptasi ke kendaraan listrik dengan sistem tukar baterai atau swap battery.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan pembicaraan dengan produsen sepeda motor dan produsen baterai. Tujuannya tentu agar baterai yang digunakan nanti dapat seragam.

“Sehingga baterai yang digunakan (kendaraan listrik) dari Aceh sampai Papua semuanya sama. Proses ini sedang berlangsung,” ungkap Agus saat Focus Group Discussion (FGD) B20 Side Event yang diadakan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Standarisasi baterai tersebut nantinya akan memberikan dampak positif besar bagi sepeda motor listrik. Karena dengan satu jenis baterai, adaptasi para produsen dalam membuat produk elektriknya juga dapat dipercepat.

Di sisi lain, dengan adanya satu standar untuk baterai maka pengguna akan lebih mudah untuk mengisi daya lewat Stasiun Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik (SPKLU) dan penukaran baterai di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Bermotor Listrik (SPBKLU) juga akan mudah.

 

 

Standarisasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi target 2 juta motor listrik yang dicanangkan Presiden Jokowi pada 2025 mendatang.  Menperin Agus juga mengatakan bila pihaknya terus mendorong peningkatan nilai tambah motor listrik di dalam negeri.

Salah satu yang misinya adalah meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sepeda motor listrik. Karena motor listrik yang nantinya sudah memiliki TKDN sesuai Perpres 55 Tahun 2019 dapat mengisi permintaan kendaraan dinas dan operasional pemerintah. Dan baterai kendaraan listrik yang masuk ke standarisasi dapat menjadi salah satu aspeknya.

Terakhir, percepatan adaptasi kendaraan listrik di tanah air ini juga didukung lewat potongan pajak. Menperin memberi contoh kebijakan potongan pajak kendaraan listrik di Thailand. Di negeri gajah putih tersebut pemerintah daerahnya tidak memberlakukan komponen pajak bagi kendaraan listrik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *